February 18, 2016

Pro dan Kontra Revisi UU KPK, Apakah akan Melemahkan atau Memperkuat Lembaga KPK

Posted By: Wahyu Utama - Thursday, February 18, 2016

Share

& Comment

DPR kembali menuai kontroversi terkait dengan adanya revisi UU KPK. Belum sempat dilakukan pembahasan, namun masyarakat sudah gencar melakukan penolakan revisi UU KPK tersebut. Masyarakat banyak menilai, bahwa dengan adanya revisi UU KPK akan membuat lembaga anti rasuah tersebut menjadi lemah dan akan semakin sulit memberantas pelaku korupsi karena adanya pembatasan wewenang yang mereka lakukan. Melihat hal tersebut kita harus memahami lebih dalam tentang revisi UU KPK, karena jangan sampai kita salah dalam menilai. Berikut kita lihat apa yang akan membuat revisi UU KPK tersebut malah membuat KPK menjadi lemah.

pro dan kontra revisi uu kpk, apakah akan melemahkan atau memperkuat lembaga kpk
KPK


Pembentukkan Dewan Pengawas
Sebelum ini KPK tidak memiliki dewan pengawas. KPK langsung bertanggung jawab ke presiden dan membuat laporan pertanggungjawaban ke DPR. Pihak yang menyetujui revisi UU menyatakan bahwa dengan adanya dewan pengawas akan menghindari Lembaga KPK dari demokrasi yang berlebihan dan sewenang-wenang.

Dilain pihak masyarakat beragumen, bahwa dengan adanya Dewan Pengawas KPK malah menambah anggaran pemerintah yang dinilai sangat tidak efisien dilakukan, dan juga dewan pengawas akan membuat KPK terbatas dalam melakukan penyelidikkan maupun penyidikkan. Kemudian dengan adanya dewan pengawas, KPK diharuskan meminta izin terlebih dahulu dalam melakukan penyadapan yang dianggap akan membuat proses pencarian bukti-bukti untuk menjerat koruptor akan semakin sulit dilakukan.

Penyidik Independen
Selama ini KPK memiliki penyidik yang berasal dari kepolisian dan pernah kalah dikarenakan pihak penyidik tidak lagi memiliki keabsahan sebagai seorang penyidik. Dalam hal ini revisi KPK harus dilakukan untuk membuat KPK menjadi lebih kuat lagi dalam melakukan pemberantasan korupsi. Jangan sampai kejadian yang pernah terjadi terulang lagi dan membuat KPK tidak dapat menjerat koruptor yang telah merugikan banyak pihak dan rakyat. Dengan adanya penyidik independen yang diangkat oleh pimpinan KPK, permasalahan masa lalu seperti sah tidaknya seseorang melakukan penyidikan dapat dihindari di masa depan.

Terlepas dari pro kontra tersebut banyak dari masyarakat lebih memilih untuk menolak adanya revisi UU KPK tersebut dalam beberapa poin. Masyarakat menolak adanya dewan pengawas di dalam lembaga KPK, karena hal ini akan membuat upaya yang dilakukan untuk pencarian bukti korupsi sulit terlacak dan terungkap. Pencarian bukti sulit dilakukan apabila penyadapan harus lebih dahulu meminta izin dari dewan pengawas.

Sebagai warga negara, kami sangat mengharapkan KPK dalam memberantas pelaku korupsi di Indonesia, karena KPK banyak memberikan manfaat dalam kemaslahatan masyarakat dengan mengungkap pelaku korupsi di indonesia.

Jika DPR membuat revisi UU KPK yang akan membuat Lembaga anti korupsi tersebut melemah dan tidak berdaya. Kami sebagai warga negara akan bersuara keras melakukan penolakan terhadap revisi UU tersebut.


About Wahyu Utama

Techism is an online Publication that complies Bizarre, Odd, Strange, Out of box facts about the stuff going around in the world which you may find hard to believe and understand. The Main Purpose of this site is to bring reality with a taste of entertainment

0 komentar:

Copyright © TERUTAMA ™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.